Inilah Provinsi Paling Rawan Kriminal di Indonesia

Tindak kriminal kerap terjadi dengan berbagai bentuk di semua tempat. Tidak terkecuali di Indonesia yang memiliki wilayah luas dengan kondisi demografis yang unik di masing-masing tempat. Beberapa kota di Indonesia memiliki reputasi rawan tindakan kriminal jika dilihat secara data historisnya. Tindak kejahatan ini diukur berdasarkan penghitungan rasio. Berikut adalah uraian mengenai kota paling rawan kriminal di Indonesia.

Sulawesi Utara mencatat tingkat risiko terkena kejahatan tertinggi, yakni 328 (setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 328 orang berisiko terkena tindak kejahatan), disusul oleh Polda Sulawesi Tengah (317) dan Sumatera Barat (317). Angka tersebut merupakan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Risiko penduduk terkena kejahatan (crime rate) selama periode 2013-2015 mengalami naik-turun. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100 ribu penduduk diperkirakan sebanyak 140 orang pada 2013, sebanyak 131 orang pada 2014, dan 140 orang pada  2015. Namun demikian, jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan terus meningkat. Setelah pada 2013 tercatat 2,43 juta orang, meningkat menjadi sekitar 2,66 juta orang di tahun 2014 dan menjadi sekitar 2,64 juta orang di tahun 2015.

Sumber: Databoks

103076-10-provinsi-paling-rawan-kriminal-di-indonesia

Daerah dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) tentang biaya hidup termurah di indonesia menempatkan Banyuwangi sebagai kabupaten/kota dengan biaya hidup terendah di Indonesia. Untuk hidup sebulan di kabupaten yang terletak di Jawa Timur ini, satu keluarga dengan jumlah 4 orang hanya membutuhkan biaya Rp 3,03 juta. Kudus berada di peringkat dua dengan biaya hidup Rp 3,08 juta per bulan.

SBH merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh BPS setiap lima tahun sekali di 82 kota. SBH terakhir diadakan pada 2012 mencakup 136.080 rumah tangga. Rumah tangga ini dipantau besarnya nilai pengeluaran konsumsi baik jenis barang maupun jasa selama setahun penuh. Secara nasional rata-rata biaya hidup di Indonesia adalah Rp 5,5 juta per bulan.

Dibandingkan dengan hasil SBH 2007, terjadi penurunan persentase biaya hidup pada kelompok bahan makanan dari 19,57 persen menjadi 18,85 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dari 16,55 persen menjadi 16,19 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar dari 25,41 persen menjadi 25,37 persen.

Kota Meulaboh merupakan kota dengan proporsi biaya hidup makanan tertinggi, sedangkan Jakarta merupakan kota dengan proporsi biaya hidup makanan terendah. Kota-kota tersebut bisa dibilang masuk kategori daerah yang memiliki biaya hidup tinggi di Indonesia. Penyebab perbedaan tingkat biaya hidup ini bisa disebabkan beragamnya harga bahan pokok, perilaku konsumtif, atau kondisi demografi daerah yang unik.

101462-kabupatenkota-dengan-biaya-hidup-paling-murah-di-indonesia

Sumber: Databoks

2016, Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) di bawah lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), diketahui bahwa data tenaga kerja asing di indonesia semakin meningkat pada tahun 2016. Warga asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja bersal dari berbagai negara. Kelompok ini ada yang datang disertai dokumen legal, namun kerap kali ada yang ditemukan dengan status yang masih diragukan atau illegal.

Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja meningkat 7,5 persen dari posisi akhir 2015, yaitu 69.025 pekerja. Rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia periode 2011-2016 mencapai 71.776 pekerja. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tersebut berdasarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang dikeluarkan pemerintah.

Mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal 2016 dan serbuan TKA asal Cina telah memicu banyaknya tenaga asing di Indonesia. Selain itu, diberlakukannya bebas visa terhadap 160 negara juga turut meningkatkan pekerja asing illegal di Tanah Air.

Sebenarnya TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki skill atau keahlian tertentu dan bukannya pekerja kasar sehingga tidak mematikan lapangan kerja bagi pekerja lokal. Namun, para pengusaha di daerah-daerah banyak yang mendatangkan pekerja asing dengan alasan upah yang murah. Padahal biasanya hanya korporat-korporat besarlah yang mampu mendatangkan tenaga kerja asing untuk mengisi posisi professional.

102926-2016-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat

Sumber: Databoks

 

Polri, Lembaga dengan Alokasi Anggaran Negara Terbesar di 2017

Anggaran negara dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan rakyat. Kemajuan itu bisa dialokasikan pada berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal tersebut telah diatur oleh pemerintah tiap tahunnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Tiap lembaga maupun institusi negara mendapatkan masing-masing alokasinya yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat perhatian cukup besar dalam alokasi anggaran di APBN 2017. Nyatanya, lembaga ini mendapat kenaikan bujet terbesar dalam 2017 dibandingkan Rancangan APBN (RAPBN) 2017. Pada APBN 2017, anggaran untuk Polri naik 16,02 persen menjadi Rp 84 triliun. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 14 K/L yang mendapat anggaran terbesar lainnya.

Sedangkan Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) pada APBN 2017 mengalami pemangkasan terbesar, yakni 7,92 persen menjadi Rp 9,3 triliun dibandingkan RAPBN 2017. Dari 15 K/L dengan anggaran terbesar, 9 K/L yang mengalami pemangkasan anggaran, 4 mengalami kenaikan dan sisanya tidak mengalami perubahan. Total 15 K/L dengan anggaran terbesar pada 2017 mencapai Rp 652,2 triliun, naik sekitar Rp 2,9 triliun atau 0,43 persen dari RAPBN 2017. Maka, dapat dilihat bahwa anggaran Polri 2017 ini merupakan yang terbesar dibanding lembaga negara lainnya.

101784-pada-apbn-2017-kenaikan-anggaran-polri-terbesar

Sumber: Databoks

Jumlah Penduduk Muslim Jakarta 2016

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki keberagaman latar belakang penduduknya baik secara geografis maupun demografis. Keberagaman ini semakin terlihat terutama di ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta 2016 yang telah bertambah dari tahun sebelumnya menjadikan kota ini terpadat se-Indonesia sekaligus menjadi titik lebur pertemuan segala unsur masyarakat, dari perbedaan agama, suku, ras, jenis pekerjaan, dll.

Mayoritas pendududuk DKI Jakarta pada 2014 beragama Islam. Menurut data Jakarta.go.id, jumlah warga Jakarta yang memeluk agama Islam mencapai 8,34 juta jiwa atau 83 persen dari total populasi, yaitu 10 juta jiwa. Sementara warga Jakarta yang beragama Kristen mencapai 862,9 ribu jiwa dan Katholik 404,2 ribu jiwa. Maka dapat dinyatakan bahwa mayoritas masyarakat di Jakarta menganut agama islam.

Indonesia tidak hanya mempunyai beragam kebudayaan dan bahasa, tetapi juga beragam agama. Keragaman beragama penduduk dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Sebagai negara hukum, Indonesia turut memberikan payung hukum sebagai rambu-rambu bagi tiap kelompok masyarakat yang ada dalam berinteraksi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pertikaian.

101345-83-persen-penduduk-dki-jakarta-beragama-islam

Sumber: Databoks

Kebijakan Baru Kemenristek Mensyaratkan Dosen Tidak Harus S2

Pemerintah kembali merombak beberapa kebijakannya. Tidak terkecuali di sektor pendidikan tinggi yang kini tengah mengalami perubahan cukup besar. Meskipun tidak ada perubahan pada anggaran pendidikan 2017, namun di sisi lainnya ada perubahan kebijakan yang cukup besar. Keputusan tersebut secara langsung maupun tidak dapat berpengaruh pada tatanan fondasi struktur pendidikan yang telah berjalan di Indonesia. Kebijakan terbaru sektor pendidikan ini tengah dibuat oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek)

Kemenristek tengah membuat terobosan kebijakan mengenai syarat seseorang yang boleh mengajar atau menjadi dosen di perguruan tinggi. Selama ini pemerintah mensyaratkan bahwa seorang dosen harus berijazah Strata 2 (S2). Namun, itu tidak menjadi syarat utama lagi.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki gelar tapi kompetensinya sangat baik juga harus diberi kesempatan untuk mengajar. Yang sebelumnya harus S2, nanti yang mempunyai gelar S1 atau D4 bisa menjadi dosen. Akan tetapi orang tersebut harus memiliki kualifikasi dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Dari 263 ribu dosen, 49 ribu berpendidikan D3-S1. Sekitar 195 ribu dosen berpendidikan S2 dan S3, sementara dengan pendidikan Spesialis (Sp) berjumlah tiga ribu. Sementara dari kalangan profesi mencapai 1.292 ribu dosen dan tanpa jenjang mencapai sekitar 15 ribu. Secara kasat mata, kebijakan ini dapat dilihat akan berdampak pada semakin mudahnya syarat seseorang untuk menjadi dosen. Namun mengingat ad aula tuntutan kompetensi lainnya, maka ada kemungkinan pengalaman dan potensi para pelamar dosen akan semakin bervariasi dan unik demi memenuhi persyaratan tersebut.

menristek-dosen-tidak-harus-s2-by-katadata

Gambar: Databoks

Daya Saing Ekonomi Indonesia Turun 4 Peringkat

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pembangunan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa disepelekan lagi, karena turut mampu mempengaruhi iklim perekonomian secara global. Namun tidak dapat dipungkiri untuk memajukan performa ekonomi suatu negara diperlukan berbagai macam gebrakan dan perubahan yang berarti.

Daya saing Indonesia 2016-2017 berada di peringkat 41 atau turun empat peringkat dibanding posisi tahun lalu yang berada di urutan 37. Seperti dimuat dalam Global Competitiveness Index, meski Indonesia telah banyak melakukan reformasi di berbagai sektor, namun secara performance empat negara lain berhasil menggeser posisi Indonesia. Negara tersebut yakni Malta, India, Kuwait dan Azerbaijan.

Beberapa indikator ekonomi Indonesia yang menjadi highlight World Economic Forum adalah produk domestik bruto Indonesia berada di peringkat 10, pilar ekonomi makro di peringkat 30 dan inovasi berada di peringkat 32. Indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi Indonesia dalam kompetisi persaingan dengan negara-negara dunia lainnya.

Sektor keuangan disebutkan termasuk yang membaik, naik tujuh peringkat ke urutan 42. Ranking yang tercatat rendah adalah tentang kesehatan dan pendidikan, tenaga kerja, partisipasi perempuan dalam serikat pekerja, dan kesiapan teknologi. Melihat daya saing Indonesia 2016 mengalami sedikit penurunan, maka perlu digiatkan lagi berbagai terobosan guna meningkatkan performa ekonomi ke depan.

2016-2017-daya-saing-indonesia-turun-4-peringkat-by-katadata

Gambar: Databoks