20 Kabupaten Sentra Produksi Garam Rakyat

Cirebon merupakan daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat produksi 435,4 ribu ton garam pada 2015. Capaian ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah sentra produksi garam nasional lainnya. Di posisi kedua, Kabupaten Sampang, Madura dengan produksi sekitar 400 ribu ton dan di peringkat ketiga Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan produksi garam 381,7 ribu ton. Pada 2015, produksi garam nasional mencapai 2,9 juta ton meningkat 16,5 persen dari tahun sebelumnya.

Produksi garam domestik periode 2010-2015 cukup fluktuatif. Pada 2011, produksi garam naik lebih 52 persen menjadi 2,47 juta ton, namun tahun berikutnya anjlok hampir 53 persen menjadi 1,16 juta ton. Ketidakpastian musim serta tingginya curah hujan membuat produksi garam domestik cukup fluktuatif.

Berbagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas ditempuh guna memenuhi target swasembada garam industri. Pemerintah mendorong produksi garam nasional, terutama garam rakyat menjadi kualitas industri. Kebutuhan garam nasional meningkat setiap tahunnya, baik untuk garam konsumsi maupun garam industri.

Sumber: Databoks

20-kabupaten-sentra-produksi-garam-rakyat-by-katadata

Inilah Lembaga Survei Paling Tidak Akurat pada Pilkada DKI

Momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 ini dipenuhi antusiasme dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak heran, banyak bermunculan prediksi dan survei Pilkada DKI terkait penghitungan yang berupaya menangkap preferensi masyarakat yang condong terhadap pasangan calon yang tengah bertanding. Survei tersebut telah dilakukan oleh berbagai lembaga dengan hasil yang sedikit berbeda satu sama lain. Setelah berakhirnya putaran pertama, maka bisa terlihat lembaga survei mana yang cukup akurat untuk mendekati hasil aktual yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu (KPU).

Indonesia Watch for Democracy (IWD) menyebutkan tiga lembaga dengan hasil survei Pilkada DKI paling tidak akurat. Ketiga lembaga survei tersebut adalah Lembaga Kajian Politik Indonesia (LKPI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan Grup Riset Potensial (GRP).

Akurasi ketiga lembaga tersebut paling rendah dan GRP berada di peringkat paling bawah dengan selisih paling lebar, yakni sebesar 22,46 persen. Angka tersebut didapat dari selisih hasil survei yang diselenggarakan di waktu hampir bersamaan (akhir Januari hingga awal Februari) dengan real count KPU yang kemudian di rata-rata.

Ketiga lembaga tersebut juga salah dalam memprediksi pemenang Pilkada DKI. LSI Denny JA dan GRP mengunggulkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Sementara LKPI menjagokan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sumber: Databoks

 tiga-lembaga-survei-paling-tidak-akurat-pada-pilkada-dki-by-katadata

Meski Menurun, Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tinggi

Angka kematian bayi di indonesia tahun 2016 mulai terlihat mengalami penurunan. Perkembangan ini menjadi penting untuk dilihat karena mampu menunjukkan tingkat kualitas hidup masyarakat Indonesia. Terlebih lagi generasi muda menjadi ujung tombak pembangunan suatu negara dengan semakin pentingnya aspek bonus demografi (jumlah umur produktif lebih tinggi dari umur non produktif). Tingkat kelahiran bayi yang cukup dan dengah kualitas kesehatan yang baik dapat mendukung kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia.

Pada 2016, hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kematian bayi (AKB) mencapai 25,5. Artinya, ada sekitar 25,5 kematian setiap 1.000 bayi yang lahir. Selama beberapa tahun terakhir, AKB Indonesia berangsur-angsur mengalami penurunan. Bahkan, perkembangan AKB di Indonesia cukup menggembirakan dalam waktu 20 tahun tmenunjukkan penurunan. Pasalnya, pada 1991 AKB pernah mencapai angka 68.

Namun demikian, AKB di Indonesia masih termasuk tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sudah di bawah 10 kematian per 1.000 kelahiran bayi. Kematian bayi merupakan salah satu indikator sensitif untuk mengetahui derajat kesehatan suatu negara dan bahkan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa. Tingginya kematian bayi pada usia hingga satu tahun menunjukkan masih rendahnya kualitas sektor kesehatan di negara tersebut. Kualitas kesehatan yang rendah menjadi penunjuk bahwa pembangunan ekonomi di negara tersebut belum baik atau belum merata.

Sumber: Databoks

102486-meski-menurun-angka-kematian-bayi-di-indonesia-masih-tinggi

IPM Provinsi DKI Jakarta Selalu yang Tertinggi

Pada 2015, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk wilayah DKI Jakarta mencapai angka 78,99 dan masuk kategori tinggi. Angka ini  tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia, dan juga melebihi angka rata-rata nasional yakni 69,55 yang masih termasuk kategori sedang. IPM merupakan salah satu parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu wilayah atau negara terhadap kualitas rakyatnya. IPM Jakarta menjadi rujukan penting untuk melihat pembangunan, terutama untuk warga yang bertempat di ibukota negara republik ini.

Data yang dikeluarkan BPS sejak 2010 – 2015 menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan skor tertinggi. Angka ini menunjukkan Jakarta sebagai provinsi yang paling sukses dalam mengelola sumber daya manusia dan akses pembangunan lainnya. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan ketimpangan pembangunan dengan provinsi lainnya. Karena nyatanya Jakarta sebagai ibukota provinsi memang memiliki berbagai keeuntungan.

Sebagai contoh, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran DKI pada 2015 tercatat mencapai Rp70 triliun. Angka ini jauh melebihi provinsi lain. Di urutan kedua terbesar adalah Jawa Barat dengan belanja daerah mencapai Rp25 triliun, tidak sampai setengah dari pengeluaran DKI Jakarta. Kesuksesan Provinsi DKI ini bisa dikaitkan salah satunya karena anggaran yang diterima memang lebih besar dari provinsi lainnya. Maka bisa dibilang, hal ini terbilang biasa saja dan tidak bisa disebut sebagai prestasi.

Sumber: Databoks

102869-5-tahun-terakhir-ipm-dki-jakarta-tertinggi-di-indonesia

Inilah Provinsi Paling Rawan Kriminal di Indonesia

Tindak kriminal kerap terjadi dengan berbagai bentuk di semua tempat. Tidak terkecuali di Indonesia yang memiliki wilayah luas dengan kondisi demografis yang unik di masing-masing tempat. Beberapa kota di Indonesia memiliki reputasi rawan tindakan kriminal jika dilihat secara data historisnya. Tindak kejahatan ini diukur berdasarkan penghitungan rasio. Berikut adalah uraian mengenai kota paling rawan kriminal di Indonesia.

Sulawesi Utara mencatat tingkat risiko terkena kejahatan tertinggi, yakni 328 (setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 328 orang berisiko terkena tindak kejahatan), disusul oleh Polda Sulawesi Tengah (317) dan Sumatera Barat (317). Angka tersebut merupakan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Risiko penduduk terkena kejahatan (crime rate) selama periode 2013-2015 mengalami naik-turun. Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100 ribu penduduk diperkirakan sebanyak 140 orang pada 2013, sebanyak 131 orang pada 2014, dan 140 orang pada  2015. Namun demikian, jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan terus meningkat. Setelah pada 2013 tercatat 2,43 juta orang, meningkat menjadi sekitar 2,66 juta orang di tahun 2014 dan menjadi sekitar 2,64 juta orang di tahun 2015.

Sumber: Databoks

103076-10-provinsi-paling-rawan-kriminal-di-indonesia

Daerah dengan Biaya Hidup Termurah di Indonesia

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) tentang biaya hidup termurah di indonesia menempatkan Banyuwangi sebagai kabupaten/kota dengan biaya hidup terendah di Indonesia. Untuk hidup sebulan di kabupaten yang terletak di Jawa Timur ini, satu keluarga dengan jumlah 4 orang hanya membutuhkan biaya Rp 3,03 juta. Kudus berada di peringkat dua dengan biaya hidup Rp 3,08 juta per bulan.

SBH merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh BPS setiap lima tahun sekali di 82 kota. SBH terakhir diadakan pada 2012 mencakup 136.080 rumah tangga. Rumah tangga ini dipantau besarnya nilai pengeluaran konsumsi baik jenis barang maupun jasa selama setahun penuh. Secara nasional rata-rata biaya hidup di Indonesia adalah Rp 5,5 juta per bulan.

Dibandingkan dengan hasil SBH 2007, terjadi penurunan persentase biaya hidup pada kelompok bahan makanan dari 19,57 persen menjadi 18,85 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dari 16,55 persen menjadi 16,19 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar dari 25,41 persen menjadi 25,37 persen.

Kota Meulaboh merupakan kota dengan proporsi biaya hidup makanan tertinggi, sedangkan Jakarta merupakan kota dengan proporsi biaya hidup makanan terendah. Kota-kota tersebut bisa dibilang masuk kategori daerah yang memiliki biaya hidup tinggi di Indonesia. Penyebab perbedaan tingkat biaya hidup ini bisa disebabkan beragamnya harga bahan pokok, perilaku konsumtif, atau kondisi demografi daerah yang unik.

101462-kabupatenkota-dengan-biaya-hidup-paling-murah-di-indonesia

Sumber: Databoks

2016, Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) di bawah lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), diketahui bahwa data tenaga kerja asing di indonesia semakin meningkat pada tahun 2016. Warga asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja bersal dari berbagai negara. Kelompok ini ada yang datang disertai dokumen legal, namun kerap kali ada yang ditemukan dengan status yang masih diragukan atau illegal.

Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja meningkat 7,5 persen dari posisi akhir 2015, yaitu 69.025 pekerja. Rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia periode 2011-2016 mencapai 71.776 pekerja. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tersebut berdasarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang dikeluarkan pemerintah.

Mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal 2016 dan serbuan TKA asal Cina telah memicu banyaknya tenaga asing di Indonesia. Selain itu, diberlakukannya bebas visa terhadap 160 negara juga turut meningkatkan pekerja asing illegal di Tanah Air.

Sebenarnya TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki skill atau keahlian tertentu dan bukannya pekerja kasar sehingga tidak mematikan lapangan kerja bagi pekerja lokal. Namun, para pengusaha di daerah-daerah banyak yang mendatangkan pekerja asing dengan alasan upah yang murah. Padahal biasanya hanya korporat-korporat besarlah yang mampu mendatangkan tenaga kerja asing untuk mengisi posisi professional.

102926-2016-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat

Sumber: Databoks